UU No. 22 Tahun 1946

Undang-undang 1946, No. 22
PENTJATATAN NIKAH. Peraturan tentang pentjatatan nikah, talak dan rudjuk.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1) bahwa peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk seperti jang diatur didalam
Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467. Vorstenlandsche
Huwelijksordonnantie S 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie
Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa
sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru jang sempurna dan memenuhi
sjarat keadilan sosial;
2) bahwa pembuatan peraturan baru jang dimaksudkan diatas tidak mungkin
dilaksanakan didalam waktu jang singkat;
3) bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan
pentjatatan nikah, talak dan rudjuk untuk memenuhi keperluan jang sangat
mendesak;
Mengingat : ajat (1) pasal 5, ajat (1) pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan
Undang-undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia
tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;
Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;
M e m u t u s k a n :
I. Mentjabut : 1) Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467.
2) Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1913 No. 98;
II. Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENTJATATAN NIKAH,
TALAK DAN RUDJUK.
Pasal 1.
(1) Nikah jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut nikah, diawasi oleh pegawai
pentjatat nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja. Talak
dan rudjuk jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut talak dan rudjuk,
diberitahukan kepada pegawai pentjatat nikah.
(2) Jang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan
rudjuk, hanja pegawai jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja.
(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerdjaan itu dilakukan oleh orang jang,
ditundjuk sebagai wakilnja oleh kepala Djawatan Agama Daerah.
(4) Seorang jang nikah, mendjatuhkan talak atau merudjuk, diwadjibkan membajar biaja pentjatatan
jang banjaknja ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka jang dapat menundjukkan surat
keterangan tidak mampu dan kepala desanja (kelurahannja) tidak dipungut biaja.
Surat keterangan ini diberikan dengan pertjuma. Biaja pentjatatan nikah, talak dan rudjuk
dimasukkan didalam menurut aturan jang ditetapkan oleh Menteri Agama.
(5) Tempat kedudukan dan wilajah (ressort) pegawai pentjatat nikah ditatapkan oleh Kepala
Djawatan Agama Daerah.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pentjatat nikah diumumkan kepala Djawatan Agama
Daerah dengan tjara jang sebaik-baiknja.
Pasal 2.
(1) Pegawai pentjatat nikah dan orang jang tersebut pada ajat (3) pasal 1 membuat tjatatan tentang
segala nikah jang dilakukan dibawah pengawasnja dan tentang talak dan rudjuk jang
diberitahukan kepadanja; tjatatan jang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan didalam buku
pendaftaran masing-masing jang sengadja diadakan untuk hal itu, dan tjontohnja masing-masing
ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ajat (4) pasal 45 dari peraturan meterai 1921
(zegelverordening 1921), maka mereka itu wadjib memberikan petikan dari pada
buku-pendaftaran jang tersebut diatas ini kepada jang berkepentingan dengan pertjuma tentang
nikah jang dilakukan dibawah pengawasannja atau talak dan rudjuk jang dibukukannja dan
mentjatat djumlah uang jang dibajar kepadanja pada surat petikan itu.
(3) Orang jang diwadjibkan memegang buku pendaftaran jang tersebut pada ajat (1) pasal ini serta
membuat petikan dari pada buku-pendaftaran jang dimaksudkan pada ajat (2) diatas ini, maka
dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).
Pasal 3.
(1) Barang siapa jang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah
pengawasan pegawai jang dimaksudkan pada ajat pasal 1 atau wakilnja, dihukum denda
sebanjak-banjaknja R 50,- (Lima puluh rupiah).
(2) Barang siapa jang mendjalankan pekerdjaan tersebut pada ajat (2) pasal 1 dengan tidak ada
haknja, dihukum kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja R 100,-
(seratus rupiah)
(3) Djika seorang laki-laki jang mendjatuhkan talak atau merudjuk sebagaimana tersebut pada ajat
(1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu didalam seminggu kepada pegawai jang dimaksudkan
pada ajat (2) pasal 1 atau wakilnja, maka ia dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 50,- (lima
rupiah).
(4) Orang jang tersebut pada ajat (2) pasal 1 karena mendjalankan pengawasan dalam hal nikah,
ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk menerima biaja pentjatatan
nikah, talak dan rudjuk lebih dari pada jang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ajat (4)
pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rudjuk didalam buku-pendaftaran
masing-masing sebagai jang dimaksud pada ajat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari
pada buku pendaftaran tersebut diatas tentang nikah jang dilakukan di bawah pengawasanya atau
talak dan rudjuk jang dibukukannya, sebagai jang dimaksud pada ajat (2) pasal 2, maka dihukum
kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknja R 100,- (seratus rupiah).
(5) Djika terdjadi salah satu hal jang tersebut pada ajat pertama, kedua dan ketiga dan ternjata
karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mentjukupi sjarat pengawasan
atau ada talak atau rudjuk tidak diberitahukan kepada jang berwadjib, maka biskalgripir hakim
kepolisian jang bersangkutan mengirim salinan keputusannja kepada pegawai pentjatat nikah
jang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rudjuk itu didalam
buku-pendaftaran masing-masing dengan menjebut surat keputusan hakim jang menjatakan hal
itu.
Pasal 4.
Hal-hal jang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
Pasal 5.
Peraturan-peraturan jang perlu untuk mendjalankan Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri
Agama.
Pasal 6.
(1) Undang-undang ini disebut “Undang-undang Pentjatatan nikah, talak, dan rudjuk" dan berlaku
untuk Djawa dan Madura pada hari jang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Berlakunja Undang-undang ini didaerah luar Djawa dan Madura ditetapkan dengan
Undang-undang lain.
Pasal 7.
Dengan berlakunja Undang-undang ini untuk Djawa dan Madura Huwelijksordonnantie S. 1929 No.
348, jo S. 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 mendjadi batal.
Ditetapkan di Linggardjati
pada tanggal 21 Nopember 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
Menteri Agama,
FATOERACHMAN.
Diumumkan
pada tanggal 26 Nopember 1946.
Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO
PENDJELASAN UMUM.
Peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk seperti termuat dalam Huwelijksordonnantie S.
1929 No. 348 jo, S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan
Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa
sekarang sehingga diadakan peraturan baru jang selaras dengan Negara jang modern.
Untuk melaksanakan peraturan itu dibutuhkan penjelidikan jang teliti dan saksama, sehingga
sudah barang tentu tidak akan tertjapai didalam waktu jang singkat. Akan tetapi untuk mentjukupi
kebutuhan pada masa ini berhubung dengan keadaan jang sangat mendesak perlu peraturan-peraturan
pentjatatan nikah, talak dan rudjuk tersebut diatas, ditjabut serta diganti oleh peraturan jang baru jang
dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini.
Peraturan-peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk tersebut diatas kesemuanja bersifat
propinsialistis jang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Negarara Indonesia ialah Negara kesatuan,
dan sudah sepantasnja bahwa peraturan-peraturan bersifat kesatuan pula. Dari itu
Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Hewelijksordonnantie S.
1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 patut ditjabut. Selain dari
pada itu peraturan didalam Huwelijksordonnantie-Huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan
untuk mengadakan tariep ongkos pentjatatan nikah, talak dan rudjuk jang, berbeda-beda, sehingga
tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri. Hal sedemikian itu perlu dirobah serta diganti
dengan peraturan jang satu, untk seluruh Indonesia. Dimana berhubung dengan keadaan belum
memungkinkan, disitu peraturan jang baru ini tentu belum dapat didjalankan, akan tetapi pada azasnja,
peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera didjalankan, dimana keadaan telah
mengizinkan.
Selandjutnja peraturan-peraturan jang ditjabut itu, tidak mendjamin penghasilannja para pegawai
pentjatatan nikah, hanja digantungkan pada banjak sedikitnja ongkos jang didapatnja dari mereka jang
menikah, menalak dan merudjuk. Dengan djalan demikian maka pegawai pentjatat nikah
mendjalankan kewajibannja dengan tidak semestinja, hanja semata-mata ditudjukan untuk
memperbesar penghasilannja, kurang memperhatikan hukum-hukum Islam jang sebenarnja. Perbuatan
sedemikian itu jang merupakan suatu koruptie serta merendahkan deradjat pegawai nikah, tidak sadja
dapat tjelaan dari pilhak perkumpulan-perkumpulan Wanita Indonesia, akan tetapi djuga dari pihak
pergerakan Islam jang mengetahui betul-betul sjarat-sjaratnja talak dan sebagainja, tidak setudju
dengan tjara mendjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian itu. Pun para pegawai nikah sendiri
merasa keberatan dengan adanja peraturan sedemikian itu. Selain dari pada penghasilannja tidak tentu,
djuga aturan pembagian ongkos nikah, talak dan rudjuk kurang adil, ja'ni pegawai jang berpangkat
tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banjak, kadang-kadang sampai lbih dari f 1.000,-
(Bandung, Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnja, antara f
3,50,- -- f 10,-. Selain dari itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan ummat Islam dipandang
sebagai “haram”, sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Koruptie
serta keberatan-keberatan lainnja hanja dapat dilenjapkan djika pimpinan jang bersangkut-paut dengan
perkawinan, talak dan rudjuk diserahkan pada satu instansi, serta para pegawai pentjatat nikah diberi
gadji jang tetap, sesuai dengan kedudukan mereka dalam masjarakat.
“Undang-undang Pentjatatan nikah, talak dan rudjuk (Undang-undang No. 22 tahun 1946)
dimaksudkan untuk didjalankan diseluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengizinkannja
serta undang-undang baru itu belum berlaku, peraturan jang lama masih dianggap sah. Waktu
berlakunja “Undang-undang Pentjatatan nikah, talak dan rudjuk” untuk tanah Djawa din Madura
ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang didaerah-daerah diluar tanah Djawa dan Madura akan
ditentukan oleh Undang-undang lain.
Pendjelasan pasal-pasal.
Pasal 1.
Maksud pasal ini ialah supaja nikah, talak dan rudjuk menurut agama Islam supaja tertjatat agar
mendapat kepastian hukum.
Dalam Negara jang teratur segala hal-hal jang bersangkut-paut dengan penduduk harus ditjatat,
sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainja. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat
dengan waris-mal-waris, sehingga perkawinan perlu ditjatat mendjaga djangan sampai ada kekatjauan.
Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perdjandjian antara bakal suami atau wakilnja dan
wali perempuan atau wakilnja. Biasanja wali memberi kepada kuasa kepada pegawai pentjatat nikah
untuk mendjadi wakilnja; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain dari pada pegawai jang ditundjuk
oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnja djarang sekali
Wali melakukan akad nikah sebab sedikit sekali jang mempunjai kepandaian jang dibutuhkan untukmelakukan
akad nikah itu.
Antjaman dengan denda sebagai tersebut pada ajat (1) dan (3) pasal 3 Undang-undang ini
bemaksud supaja aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnja sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak
atau rudjuk itu mendjadi batal karena pelanggaran itu.
Jang dimaksud dengan mengawasi ialah ketjuali hadir pada ketika perdjandjian nikah itu
diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah pihak (wali dan bakal suami) menghadap pada
pegawai pentjatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah sjarat-sjarat jang ditentukan
oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnja perobahan yang penting-penting dalam pasal ini
ialah bahwa kekuasaan untuk menundjuk pegawai pentjatat nikah, menetapkan besarnja biaja pentjatat
nikah, talak dan rudjuk, menetapkan tempat kedudukan dan wilajah pegawai pentjatat nikah, djatuh
masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama, atau pegawai jang
ditundjuk olehnja atau pada kepala Djawatan Agama Daerah, sedang biaja nikah, talak dan rudjuk
tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai pentjatat nikah akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan
pegawai pentjatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri.
Jang dimaksud dengan Djawatan Agama Daerah ialah Djawatan Agama Daerah ialah Djawatan
Agama Keresidenan atau Djawatan Agaria di Kota Djakarta Raya.
Surat keterangan tidak mampu harus diberikannja dengan pertjuma, mendjaga supaja orang jang
tidak mampu djangan diperberat.
Pasal 2.
Sudah terang, dan tidak ada perobahan, ketjuali tjontoh-tjontoh buku pendaftaran, surat nikah, talak
dan rudjuk dan sebagainja ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar
supaja mendapat kesatuan.
Pasal 3.
Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal 3 dari Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 hanja sadja
pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak jang didjatuhkan dan rudjuk jang dilakukan
dinaikkan dari f 5,- mendjadi f 50,- agar supaja hakim dapat memberi denda setimpal dengan
kesalahannja. Oleh karena tidak diberi tahu oleh pegawai pentjatat nikah, sebab pegawai pentjatat
nikah tidak diberitahukannja oleh suami jang merudjuk, mendjadi tidak mengetahui hal perudjukan
akan kawin lagi dengan lain, kemudian datang suaminja jang lama, sehingga perkawinan tidak dapat
dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami jang lama, sehingga
perkawinan jang baru itu dibubarkan. Lebih menjedihkan lagi djika perkawinan jang baru sudah
begitu
rukun sehingga telah mempunjai anak.
Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu didjelaskan lagi.
Menteri Agama,
H. FATOERACHMAN.

Baca juga:


| Beranda |

 
Re-Design by Badruzaman